RUZKA-REPUBLIKA NETWORK -- DPRD Kabupaten Majalengka menggelar konsultasi publik untuk membahas nasib dana cadangan sebesar Rp173 miliar.

Forum ini digelar di Gedung DPRD, Senin (08/09/2025), dan menghadirkan akademisi, mahasiswa, LSM, tokoh masyarakat, hingga insan pers.

Ketua Pansus sekaligus Ketua Komisi II DPRD Majalengka, Dasim Raden Pamungkas, mengatakan ada dua opsi yang sedang dipertimbangkan: mencabut Perda Nomor 5 Tahun 2014 sesuai usulan eksekutif, atau menambahkan pasal baru agar penggunaan dana cadangan lebih jelas.

Baca juga: 17 September, KPK Lelang 83 Lot Barang Sitaan di 11 Lokasi

“Apakah dana cadangan Rp173 miliar ini hanya dicabut begitu saja, atau kita atur dengan pasal tambahan? Itu yang sedang kita kaji,” kata Dasim.

Dalam forum, berbagai usulan mengemuka. Ada yang menyarankan untuk membangun Rumah Sakit Talaga, memperbaiki pasar, hingga memperkuat investasi daerah.

Menurut Dasim, hal itu menunjukkan masyarakat ingin dana dipakai nyata untuk kepentingan publik.

Baca juga: 599 Pengelola Bank Sampah Terima Beasiswa dari Pegadaian

Meski begitu, Dasim menegaskan, penambahan pasal harus dilihat dari aspek hukum. Pansus akan berkonsultasi ke Kementerian Hukum dan HAM serta Biro Hukum Pemprov Jawa Barat sebelum mengambil keputusan.

Di sisi lain, eksekutif lebih condong agar perda dicabut total supaya dana bisa digunakan fleksibel untuk berbagai program pembangunan. Namun, DPRD menilai perlu aturan spesifik agar dana benar-benar menyasar sektor prioritas.

“Sejak awal dana cadangan ini punya semangat investasi. Salah satunya untuk mendukung pengembangan Bandara Kertajati,” pungkas Dasim. (***)

Journalist: Eko Widiantoro