RUZKA-REPUBLIKA NETWORK -- Kalau ada olimpiade dunia untuk kategori Data Paling Kacau, Indonesia mungkin tak hanya juara satu, tapi juga jadi maskot lomba. Karena data ngawur, bansos yang seharusnya menolong orang lapar, malah mendarat manis di rekening pegawai BUMN, dokter, bahkan manajer perusahaan.

Laporan PPATK baru-baru ini bukan sekadar kabar burung. Dari sepuluh juta rekening penerima bansos (bantuan sosial), hampir 28 ribu adalah pegawai BUMN. Lebih dari tujuh ribu dokter. Ribuan eksekutif. Ada yang saldo tabungannya setara mobil baru, tapi tetap dapat bansos juga.

Purwakarta bahkan punya cerita spesial. Tiga puluh lima anggota DPRD tercatat menerima BSU (Bantuan Subsidi Upah). Alasannya? Gaji pokok mereka di bawah UMP. Secara teknis benar.

Tapi secara moral, yah, sama saja seperti orang kaya nyamar jadi mahasiswa demi diskon student di Spotify.

Baca juga: Harapan Senator Usai Prabowo Pimpin Gelar Pasukan Operasional dan Kehormatan Militer

Padahal kita punya sistem megah: Data Terpadu Kesejahteraan Sosial, lalu ganti nama jadi Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional. Namanya terdengar seperti teknologi mutakhir NASA. Nyatanya? Masih gagal membedakan antara tukang parkir dan tukang parkirkan uang di deposito.

Di desa, warga miskin yang betul-betul hidup dari beras raskin justru sering “tidak terdaftar di sistem”. Sementara mereka yang punya rumah dua lantai bisa lolos seleksi karena rajin mengisi formulir. Dalam dunia bansos kita, data yang paling update kadang justru dompet penerimanya, bukan status ekonominya.

Negara lain mainnya beda kelas. Brasil merasa perlu mengirim petugas langsung ke rumah penerima tiap dua tahun. India punya Aadhaar, kartu identitas biometrik yang menghubungkan bantuan ke rekening resmi.

Baca juga: Usung Konsep "Exquisite Life and Self-pleasing Travel", LEPAS L4 Debut di Pasar Luar Negeri

Negeri kecil Estonia? Mereka tinggal buka laptop: data penghasilan, aset, status keluarga — semua real-time. Kita? Masih mengandalkan rapat koordinasi yang lebih sering ribut soal siapa yang berhak mengoreksi Excel.

Masalahnya, bicara verifikasi lapangan di negeri ini kadang seperti mengajak orang yang belum bisa berenang untuk langsung lomba renang maraton. Mendata saja masih ketuker antara “miskin” dan “miskin gaya” — apalagi kalau harus kirim tim khusus untuk ngecek ke rumah warga.

Memang sih, secara teori pak Prabowo Subianto bisa mengerahkan polisi, tentara, atau bahkan drone buat patroli bansos. Tapi bayangkan pemandangannya: tentara lengkap dengan seragam loreng datang cuma buat memastikan si penerima benar-benar tidak punya kulkas dua pintu. Lucu, tapi tragis.

Pilihan realistisnya ya sebenarnya mulai dari yang dekat: RT dan RW. Mereka kan tahu siapa yang setiap hari harus ngutang di warung, dan siapa yang tiap minggu belanja ke mall. Tapi itu tadi, kalau RT-nya kebetulan sepupu penerima “palsu”, siap-siap saja daftar bansos berubah jadi daftar undangan reuni keluarga besar.

Baca juga: Pemkot Depok akan Dorong PAD Lewat Sektor Pajak dan Retribusi Daerah

Lucunya, setiap kali data ngawur ini terbongkar, solusinya hampir selalu sama: ganti nama program, bikin logo baru, lalu luncurkan dengan seremoni meriah. Habis itu, tunggu saja kejadian serupa tahun depan.

Kalau tidak ada gebrakan besar dalam verifikasi data, bansos akan terus jadi sinetron berseri: setiap episode sama, hanya judulnya yang ganti. Adegan komedinya bikin kita tertawa, adegan tragisnya bikin kita merenung — sambil bertanya, siapa sebenarnya yang sedang dibantu negara?

Dan jangan-jangan, kalau tren ini dibiarkan, kata “bansos” kelak akan punya makna baru: Bantuan Sosial untuk Siapa Saja yang Sempat Mengisi Formulir. (***)

Penulis: Cak AT - Ahmadie Thaha/Ma'had Tadabbur al-Qur'an, 12/8/2025