RUZKA–REPUBLIKA NETWORK – Proyeksi Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Jakarta tahun 2026 mencapai Rp 95,35 triliun atau bertambah Rp 3,49 triliun dibandingkan tahun 2025. Anggota DPD RI Dapil DKI Jakarta Fahira Idris optimis Pemerintah Provinsi DKI Jakarta di bawah kepemimpinan Pramono Anung dan Rano Karno mampu memaksimalkannya untuk menyelesaikan persoalan mendasar kota sekaligus memperkuat kualitas hidup warga Jakarta.

“Arah kebijakan belanja daerah yang diarahkan pada sektor-sektor fundamental mulai dari pendidikan, kesehatan, pangan, dan pengembangan pertanian perkotaan, patut diapresiasi. Ini menunjukkan keberpihakan terhadap pemenuhan kebutuhan dasar warga, sesuai prinsip standar pelayanan minimal,” ujar Fahira Idris kepada RUZKA INDONESIA di Jakarta, Jumat (05/09/2025) malam.

Senator Jakarta ini mengungkapkan, setidaknya terdapat empat catatan atau rekomendasi yang patut menjadi perhatian terkait APBD Jakarta 2026. Pertama, sektor pendidikan dijadikan “kawah” untuk menyiapkan talenta unggul. Langkah yang dapat ditempuh mencakup peningkatan kualitas guru melalui pelatihan berbasis teknologi, perluasan digitalisasi sekolah agar kelompok rentan mendapat akses setara, serta penguatan pendidikan vokasi yang menyiapkan lulusan dengan kompetensi relevan bagi dunia kerja.

“Dengan alokasi anggaran yang tepat sasaran, Jakarta berpeluang besar menjadi pusat lahirnya talenta unggul yang kreatif, adaptif dan berdaya saing baik di tingkat nasional maupun global termasuk menghadapi tantangan digital,” ungkap Fahira Idris yang juga pemerhati pendidikan ini.

Kedua, kesehatan dan subsidi pangan sebagai pilar ketahanan sosial. Ke depan, Pemprov DKI perlu memperkuat layanan kesehatan primer di tingkat kelurahan/kecamatan agar warga dapat mengakses layanan dasar dengan mudah tanpa harus menumpuk di rumah sakit besar. Di sisi lain, subsidi pangan sebaiknya terintegrasi dengan strategi stabilisasi harga kebutuhan pokok.

Melalui kolaborasi dengan BUMD pangan dan pelaku usaha lokal, rantai pasok dapat diperkuat sehingga harga beras, minyak, dan komoditas utama tetap terkendali. Upaya ini penting untuk menjaga daya beli masyarakat, terutama kelompok berpenghasilan rendah.

Ketiga, urban farming sebagai solusi pangan dan ruang hidup. Pengembangan pertanian perkotaan (urban farming) adalah langkah visioner.

Dengan dukungan anggaran, urban farming bisa menjadi jawaban atas keterbatasan lahan sekaligus sarana pemberdayaan masyarakat. Model pertanian vertikal, hidroponik, dan kebun komunitas di perkotaan bukan hanya membantu pasokan pangan, tetapi juga memperkuat kohesi sosial dan memperbaiki kualitas lingkungan.

Keempat, partisipasi publik, transparansi dan akuntabilitas. Selain substansi program, Fahira Idris menekankan bahwa proses penyusunan dan pelaksanaan APBD 2026 juga membutuhkan partisipasi publik yang luas.

Melibatkan masyarakat sejak forum musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang) tingkat kelurahan akan memastikan program benar-benar menjawab kebutuhan nyata warga. Portal transparansi anggaran yang telah tersedia juga harus dimanfaatkan secara lebih interaktif agar masyarakat bisa ikut memantau progres alokasi dan realisasi APBD.

“Saya optimis, Jakarta ke depan bukan hanya sekadar pusat ekonomi nasional, tetapi juga kota global yang tangguh, inklusif, dan berdaya saing tinggi,” pungkas Fahira Idris. (***)