RUZKA-REPUBLIKA NETWORK - Tudingan Joko Widodo bahwa ada agenda politik besar di balik kasus tuduhan ijazah palsu dan usulan pemakzulan wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka kiranya tak mendasar dan tendensius.

Penilaian itu dilontarkan Pengamat Komunikasi Politik Universitas Esa Unggul Jakarta M Jamiluddin Ritonga kepada RUZKA INDONESIA, Rabu (16/07/2025).

Menurutnya ada dua pertimbangan yang menguatkan hal itu. "Pertama, persoalan ijazah palsu sudah muncul saat Jokowi masih menjabat presiden," ungkapnya.

"Saat itu kekuatan politik Jokowi sangat besar sehingga banyak elemen masyarakat yang tiarap. Setelah Jokowi lengser, elemen yang mempersoalkan ijazah palsu tidak berubah dengan pemainnya tetap Roy Suryo dan kawan-kawannya. Mereka ini tetap konsisten dengan keyakinannya terkait ijazah Jokowi," jelas Jamil.

Kalau ada penggelembungan kekuatan yang muncul, barulah ada indikasi ada kekuatan besar yang akan merusak reputasi Jokowi. Tapi nyatanya, lanjut Jamil, hanya kelompok masyarakat yang itu-itu saja yang terus mempersoalkan ijazah Jokowi.

Kalau ada penambahan dukungan, itu semata karena melihat kegigihan Roy Suryo dan kawan-kawannya dalam mempersoalkan ijazah Jokowi. Mereka ini hanya memberi dukungan, bukan kekuatan besar yang menjadikan Roy Suryo dan kawan-kawannya sebagai pion untuk merusak reputasi Jokowi.

"Dua, usulan pemakzulan Gibran Rakabuming oleh Forum Purnawirawan TNI juga tak beralasan. Sebab, sebagai purnawirawan yang sudah sepuh, umumnya sudah tidak punya ambisi politik lagi. Mereka ini hanya ingin bangsa dan negara ini berjalan dalam koridor hukum," tandas pengamat yang juga mantan Dekan Fikom IISIP Jakarta ini.

Jamil menjelaskan bahwa para purnawirawan juga elemen masyarakat yang punya integritas. "Karena itu, mereka tidak akan mudah diperalat oleh pihak mana pun. Kalau Jokowi menuding ada kekuatan besar di balik usulan pemakzulan Gibran, berarti Jokowi tak memahami dan meremehkan integritas purnawirawan terhadap bangsa dan negara," imbuhnya.

Bagi para purnawirawan, masa depan bangsa dan negara menjadi hal utama. Karena itu, sekecil apa pun yang dapat menyuramkan bangsa dan negara, tentulah akan mereka lawan.

"Jadi, sungguh naif kalau ada tuduhan bahwa ada kekuatan besar yang dapat menyetir mereka. Ini terkesan meremehkan integritas purnawirawan TNI," tandasnya.

"Sebagai mantan presiden, Jokowi harusnya menyampaikan tuduhan tersebut dengan bukti. Dengan begitu, Jokowi tidak dinilai menyebarkan rumor yang tentu sangat potensial memecah keutuhan bangsa," pungkasnya. (***)