RUZKA-REPUBLIKA NETWORK - Hari Kebudayaan Nasional (HKN) yang dipilih bertepatan pada 17 Oktober merupakan tanggal yang sama dengan tanggal lahirnya dengan Presiden Prabowo Subianto. Kesamaan tanggal tersebut menjadi sorotan Pengamat Komunikasi Politik Universitas Esa Unggul Jakarta M Jamiluddin Ritonga.

Sementara pemilihan tanggal tersebut menurut Menteri Kebudayaan Fadli Zon, didasari tanggal ditandatangani Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 1951 tentang Lambang Negara. Presiden Soekarno menandatangani PP tersebut pada 17 Oktober 1951. Presiden Prabowo juga lahir 17 Oktober 1951.

"Kesamaan tanggal tersebut memang dapat membuat persepsi masyarakat menjadi beragam. Bisa saja sebagian masyarakat menilai penetapan tanggal 17 Oktober hanya kebetulan bertepatan sama dengan tanggal lahirnya Presiden Prabowo. Karena itu tak perlu diributkan," ungkap M Jamiluddin Ritonga kepada RUZKA INDONESIA, Selasa (15/07/2025) siang.

Namun, lanjut Jamil, sebagian masyarakat lainnya bisa saja menilai hal itu bukan sebagai kebetulan. Sebab, tanggal, bulan, dan tahun PP tentang Lambang Negara itu sama persis dengan tanggal, bulan, dan tahun kelahiran Prabowo.

"Bisa saja masyarakat menilai Fadli Zon hanya menjadikan tanggal penandatangan PP tersebut sebagai justifikasi saja. Fadli Zon justru dinilai menggunakan pendekatan cocokologi, agar masyarakat dapat melihat kelogisan pemilihan tanggal HKN," jelasnya.

Sebagai justifikasi, jelas Jamil, Fadli Zon bisa saja dinilai masyarakat sengaja menetapkan tanggal tersebut agar sama dengan tanggal lahir Prabowo. Dengan begitu, saat masyarakat memperingati HKN sekaligus memperingati hari kelahiran Prabowo.

"Hal itu tentu membuat persepsi masyarakat terhadap Fadli Zon menjadi negatif. Fadli Zon bisa saja dinilai sebagai sosok Bapak Asal Senang (ABS)," tandas mantan Dekan Fikom IISIP Jakarta ini.

Hal itu tentu aneh, mengingat selama ini Fadli Zon dikenal sosok yang idealis, bukan pragmatis. Karena itu, ada kemungkinan tanggal tersebut muncul bukan dari dirinya, tapi dari pembisik orang-orang di sekitarnya.

"Apalagi kita tahu, Prabowo tak menyukai orang-orang ABS. Karena itu, bisa saja Prabowo akan meminta Fadli Zon mengganti tanggal HKN yang didasari pertimbangan yang lebih objektif, bukan karena ABS," papar Jamil.

Namun Jamil menekankan, Fadli Zon sebaiknya mempertimbangkan ulang mengenai penetapan tanggal HKN. Sebab, kalau tanggal tersebut dipertahankan berpeluang akan menjadi kontroversial.

Jamil melihat masih banyak tanggal yang bagus untuk dijadikan HKN. Misalnya, bisa saja HKN disamakan dengan Hari Kebangkitan Nasional yang jatuh pada 20 Mei.

Bisa juga HKN disamakan dengan Hari Kebudayaan Dunia yang jatuh pada 15 April. Atau pada 21 Mei yang bersamaan memperingati Hari Keanekaragaman Budaya Dunia.

"Jadi, Fadli Zon dapat memilih tanggal lain agar persepsi masyarakat tak negatif kepadanya. Setidaknya masyarakat tidak menilai penetapan 17 Oktober sebagai HKN hanya pendekatan cocokologi semata," pungkas Jamil. (***)