RUZKA-REPUBLIKA NETWORK - Pengamat Komunikasi Politik Universitas Esa Unggul Jakarta M Jamiluddin Ritonga mengungkapkan, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin dengan segala kontroversialnya sudah saatnya dicopot. Menurutnya, ada dua pertimbangan utama Budi Gunadi dicopot.

"Pertama, sebanyak 357 guru besar dari berbagai Fakultas Kedokteran di Indonesia menyatakan keprihatinan terhadap kebijakan dan tata kelola kesehatan nasional," ungkap Jamil.

Penilaian para guru besar itu tentu jauh dari kepentingan politik. Mereka menyatakan keprihatinan itu tentu sudah melalui kajian mendalam dan objektif.

"Menteri Kesehatan dinilai melakukan pendekatan otoriter terhadap profesi kedokteran. Para guru besar itu menilai terancamnya kualitas pendidikan spesialis, kompetenai dokter umum, dan kebijakan hospital based di rumah sakit vertikal menjadi biang tidak becusnya Budi Gunadi," jelas Jamil.

Bahkan kebijakan yang diambil dinilai mengancam independensi profesi, khususnya terkait perebutan kendali atas Kolegium yang selama ini di bawah organisasi profesi.

"Padahal otonomi profesi menjadi hak fundamental profesi. Bahkan kedokteran di seluruh dunia memiliki hak untuk mengatur dirinya sendiri melalui organisasi profesi independen," imbuhnya.

Apalagi Kolegium menjadi jantung standar kompetensi. Karena itu, Kolegium harus tetap independen dari intervensi politik. Kolegium harus tetap berada di bawah organisasi profesi untuk menjamin objektivitas standar pendidikan, khususnya kedokteran.

Jadi, lanjutnya, sungguh logis bila terjadi penolakan pengambilan Kolegium dari organisasi profesi ke Kementerian Kesehatan sebagaimana diindikasikan dalam UU No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Penolakan itu semata demi kemajuan dan kualitas dokter di tanah air.

"Dua, Menteri Kesehatan Budi Gunadi melakukan beberapa pernyataan kontroversial. Contohnya, orang dengan gaji Rp 15 juta lebih pintar dan sehat daripada yang Rp 5 juta. Pernyataan ini sangat konyol dan tidak ada dasar ilmiahnya. Pernyataan semacam ini tak seharusnya dilontarkan seorang menteri kesehatan," papar mantan Dekan Fikom IISIP Jakarta ini.

Selain itu, Budi Gunadi juga menyatakan, pria dengan celana 33-34 lebih cepat menghadap Allah. Pernyataan seperti ini juga tidak ada dasar ilmiahnya.

"Budi Gunadi juga lupa soal umur bukan urusan manusia, termasuk dokter. Karena itu, Budi Gunadi seolah sudah seperti Tuhan yang bisa memprediksi umur seseorang," tandasnya.

Bahkan Budi Gunadi juga menyatakan dokter umum akan diberi izin lakukan operasi caesar. Pernyataan ini terkesan memberi kemudahan kepada dokter umum untuk melakukan operasi caesar. Padahal kualifikasi skill dokter umum untuk melakukan operasi caesar belum cukup.

"Jadi, pernyataan kontroversial Budi Gunadi itu bukan menenangkan masyarakat. Pernyataannya itu justru membuat masyarakat menjadi terganggu," lanjutnya.

Jadi, semua indikasi itu kiranya sudah cukup bagi Presiden Prabowo Subianto untuk memecat Budi Gunadi. Budi Gunadi sudah tak layak lagi menjadi Menteri Kesehatan.

"Kalau tetap dipertahankan, Budi Gunadi justru akan menjadi beban presiden. Karena itu, mengganti Budi Gunadi menjadi keputusan bijak demi kemajuan kesehatan di tanah air," pungkasnya. (***)